Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Andap Budhi Revianto membuka secara resmi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2023 dengan tema “Kemenkumham Semakin Berkualitas Menuju Indonesia Maju”, Senin (17/7).
Dalam arahannya, Sekjen mengenalkan suatu langkah atau metode untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisi masalah tersebut menggunakan teori fishbone. Selain itu juga, Sekretaris Jendral menghimbau para pimpinan di pusat maupuun daerah untuk meningkatkan sistem pengendalian manajamen.
"sistem pengendalian manajemen perlu diperhatikan proses, fokus utama, unsur penting, kegiatan dan ruang lingkup. Pengendalian harus dimulai dari perencanaan yang matang, dengan mekanisme pelaksanaan yang mengandung tiga indikator penting yaitu, key performance indicator yang merupakan ukuran performa dalam membuat target lebih terukur, 3 generic competitive strategy, serta ingat bahwa sesuatu yang tidak bisa diukur tidak bisa dikendalikan.” ujar sekretaris Jenderal.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal bersama dengan Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan beserta para jajaran Pimpinan Tinggi Madya yang menghadiri kegiatan melakukan seremoni pembukaan MOOC Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan HAM ke-78.
Pelatihan dengan metode pembelajaran Mandiri menggunakan Massive Open Online Courses (MOOC), sebagai salah satu bentuk implementasi Permenkumham nomor 26 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang hukum dan HAM. tujuan MOOC Kemenkumham adalah untuk mewujudkan metode pelatihan dengan catatan skala output penerima yang besar, efektif dari sisi waktu dan seefisien mungkin dari sisi biaya, memberikan kemudahan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mewujudkan pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MOOC ini nantinya dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
