Depok - BPSDM Hukum dan HAM menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang di ikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari 50 peserta dari internal Kementerian Hukum dan HAM dan 10 peserta lainnya dari Kementerian/Lembaga lainnya. Dalam Laporannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Dr. Asep Kurnia menyampaikan Tema dari Pelatihan ini yaitu : “Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia”, dengan menekankan bahwa tujuan pelatihan ini untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, pejabat Eselon III yang telah lulus seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan pejabat Eselon III yang mendapat predikat berprestasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator, yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi kepemerintahan di unit kerja/instansinya masing-masing. (Rabu, 10/8/2022)
Pelatihan ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly secara virtual. Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa untuk mewujudkan world class bureaucracy, setiap instansi pemerintah memerlukan sosok pejabat struktural yang memiliki kompetensi kepemimpinan kolaboratif, strategis, kinerja dan pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya. Beliau juga menambahkan bahwa pejabat struktural harus adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dalam memimpin unit organisasinya.
“Kita harus melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, ASN yang memiliki Integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, mampu menguasai IT dan bahasa asing, serta berdaya saing.” Kata Yasonna saat membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII tahun 2022 di Gedung Auditorium BPSDM Hukum dan HAM.
Yasonna mengingatkan kepada peserta untuk merubah pola pikir dan pola kerja serta memegang teguh nilai-nilai dasar serta mempunyai semboyan yang sama dalam melaksanakan tugasnya yaitu Core Values BerAKHLAK, Berorientasi Pelayananan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
“Kedepan, saudara-saudara dapat menjadi sosok pemimpin yang lebih baik lagi, sosok pemimpin yang tidak sekedar bertahan (survive), melainkan dapat berkembang (thrive) di tengah arus perubahan, dan pada akhirnya meninggalkan warisan (legacy) yang dapat diteruskan oleh para generasi selanjutnya.”pungkas Yasonna.
Sementara itu Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufiq dalam sambutannya mengatakan bahwa PKN ini untuk menyiapkan pemimpin yang mampu berfikir strategis, kolaboratif dan efesien.
“Kemenkumham merupakan bagian lokomotif dalam rangka perubahan, kita perlu pemimpin yang smart yang bisa mengawal pemerintahan kita sehingga menjadi lincah dan efesien, “kata Taufiq.
Ia menambahkan, Kemenkumham merupakan kementerian yang sangat strategis dalam mengawal perubahan-perubahan tersebut sehingga menghasilkan terobosan-terobosan untuk Indonesia yang semakin kokoh. Selain itu menghasilkan unit-unit dan pegawai yang smart melalui kepemimpinannya.
Penyelenggaraan PKN merupakan bentuk dari pengembangan kompetensi kepemimpinan strategis pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, pejabat Eselon III yang telah lulus seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Selain itu pejabat Eselon III yang berpredikat berprestasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator, yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi kepemerintahan di unit kerja/instansinya masing-masing. (fajar)
